Oleh Abdul Halim Fathani Pemerhati Pendidikan, Koordinator Qalam Writing Society
Setiap, -menjelang pergantian tahun akademik – siswa SMA yang baru saja dinyatakan “lulus”, sibuk mempersiapkan diri untuk ikut bertarung dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Mulai dari belajar sendiri di rumah, belajar kelompok maupun ikut bimbingan belajar. Begitu juga, pihak sekolah (tingkat SMA), juga sibuk mengurusi seleksi penerimaan siswa baru untuk menjaring lulusan tingkat SMP yang dianggap unggul. Sementara, kalau melihat di pesantren (baca: pesantren salaf) tidak pernah dijumpai adanya seleksi penerimaan santri baru, Di pesantren selalu menerima siapa pun yang mendaftar, asalkan kuota masih tersedia.
Mengapa perlu (ada) seleksi masuk di sekolah, sementara di pesantren tidak menerapkannya? Jawabannya sederhana saja, sekolah menerapkan sistem pendidikan modern yang cenderung formalistis, pesantren menerapkan model pendidikan tradisional yang realistis. Masing-masing sistem dan model memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada yang lebih baik atau lebih jelek. Semua saling melengkapi.
Namun, jika mengacu pada UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dengan demikian, seharusnya pendidikan terbuka untuk semua kalangan. Fakta yang ada, banyak warga miskin (sekaligus yang dianggap “bodoh”) tidak dapat meneruskan sekolah karena himpitan ekonomi dan sumber daya manusia yang rendah. Sedangkan bagi kaum berduit (sekaligus yang dianggap pintar) dapat menikmati pendidikan di sekolah-sekolah yang favorit.
Pertumbuhan individu
Sekolah mesti menjadi tempat bagi individu untuk menemukan pertumbuhan dirinya secara alami sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka. Tujuan pendidikan adalah pertumbuhan secara individu secara harmoni dan selaras sesuai dengan tahapan perkembangan kepribadian, fisik, intelektual, dan emosional yang mereka miliki. Sudah semestinya sekolah (baca: guru) memandang bahwa siswa merupakan pusat seluruh kegiatan dalam pendidikan, di mana pendidikan itu mestinya menampung dan mengembangkan seluruh kemampuan dan potensi pertumubuhan dalam diri mereka, sebab siswa merupakan pelaku utama yang mesti mengaktualisasikan kemampuan mereka yang dari sononya memang baik. (Koesoema, 2009:167).
Faktanya, kebanyakan sekolah selalu melakukan seleksi terhadap siswa yang akan mendaftar di sekolah. Seleksi yang dimaksud meliputi seleksi akademis, dan ada juga yang mempertimbangkan besar-kecilnya uang pangkal (baca: sumbangan) yang akan dibayarkan. Jika demikian, maka akses pendidikan menjadi sempit, hanyalah mereka yang “pintar” dan “kaya” yang “boleh” masuk sekolah. Atas kenyataan ini, lalu siswa yang “bodoh” dan “miskin” dikemanakan? Padahal mereka juga termasuk warga negara yang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Oleh karenanya, mengacu pada visi pendidikan, yakni sebagai tempat untuk menggali dan mengembangkan potensi individu siswa, maka sudah seharusnya berpikir ulang (baca: menata ulang) tentang sistem penerimaan siswa baru. Terkait hal ini, penulis memberikan referensi sekolah yang telah berani menerapkan manajemen yang berbeda dalam hal penerimaan siswa baru.
Jika kita berkunjung ke Kota Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto 76, kita akan menemukan sekolahan unik yang bernama SMP YIMI Gresik “Full Day School.” Sekolah ini menerima siapa saja yang mendaftar. Tanpa seleksi. Siswa yang mendaftar akan terus diterima, sampai kuota (baca: kursi) sekolah terpenuhi. Jika suda terpenuhi, maka pendaftaran ditutup. Walhasil, jangan heran jika, keragaman individu siswa di sekolah tersebut sangat bervariasi. Tetapi, yang menjadi keunggulannya adalah, sekolah ini menerapkan Multiple Intelligences System(MIS). Dan, sekarang sekolah ini telah dilirik banyak pihak dan mampu menunjukkan keunikan dan keberhasilannya dibanding sekolah lain yang lebih dulu mapan kondisinya. Dengan kata lain, sistem yang diterapkan sekolah ini mirip dengan sistem yang diterapkan di pesantren.
Namun, untuk menerapkan manajemen sekolah berbasis Multiple Intelligences System (MIS), tentu tidak gampang. Perlu dilakukan kajian serius dengan mempertimbangkan berbagai hal. Sebagai langkah awal, dalam rangka mengembalikan visi pendidikan holistik adalah bagaimana pemerintah mampu menyediakan lembaga pendidikan bukan hanya untuk individu yang dianggap “pintar” dan “kaya” saja, tetapi juga perlu memberikan tempat bagi warga yang memiliki tingkat kecerdasan rendah dan golongan ekonomi lemah.
Dengan demikian, amanat UU Sisdiknas 2003, yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dapat direalisasikan. Dampaknya, pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas dapat diwujudkan untuk mencapai Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan berkeadaban. [ahf]
Tidak ada komentar :
Posting Komentar